Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Menekan Penularan COVID-19

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Menekan Penularan COVID-19

Kamis, 07 Januari 2021

Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo. /Dok. covid19.go.id.

RADAR BISNIS
 - Pemerintah telah mengumumkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dan langkah pengendalian terhadap meningkatnya kasus positif COVID-19 di Tanah Air.


Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menjelaskan, dari pengalaman sebelumnya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan daerah dengan melakukan upaya pembatasan pada pertengahan bulan September tahun lalu, dari angka 70.000 kasus aktif bisa ditekan sampai dengan 54.000 selama kurang lebih kurun waktu 1,5 bulan.


"Artinya, pengalaman tahun lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan, dan kita harapkan persentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September- November awal," kata Doni dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (7/1/2021).


Ia menyatakan bahwa periode tersebut terjadi penurunan sekitar 20 persen. Diharapkan dengan diberlakukanya pembatasan di periode ini persentase kasus aktif bisa turun jauh lebih besar lagi.


Menurut dia, untuk menekan kasus aktif diperlukan strategi dan cara yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Tentunya tanpa harus menghilangkan momentum untuk meningkatkan perekonomian nasional.


Hal ini dilakukan dengan memanfatkan seluruh jaringan Pemerintah mulai dari yang tertinggi hingga yang paling rendah di kelurahan dan desa.


Doni pun mengaku telah berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan melakukan pertemuan dengan para gubernur, walikota dan bupati untuk kembali mengaktifkan posko- posko tanggap COVID-19 di seluruh wilayah.


Hal ini dilakukan dalam rangka menegakan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat. Di mana dalam posko tersebut terdapat berbagai unsur mulai dari Pemerintah Daerah, TNI, Polri, termasuk Kominfo dan lembaga lain yang ada di daerah.


"Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sangsi. Dan kita harapkan adanya ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua," tegas Doni.


Seperti diketahui, Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari 2021. Terutama di wilayah Jawa-Bali untuk menekan laju pertambahan kasus COVID-19.


Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembatasan akan diterapkan pada provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan, yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional atau sekitar 14 persen, serta tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen.


“Daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten/kota dengan perkada di mana nanti Pak Menteri Dalam Negeri yang akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah,” ujarnya.


Hal tersebut, imbuh Airlangga, telah disampaikan dalam rapat yang juga dihadiri secara virtual oleh para seluruh gubernur se-Indonesia.


Dipaparkannya, kebijakan penerapan pembatasan tersebut meliputi:


1. Pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH)75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat.


2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.


3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.


4. Pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan. Jam buka maksimal adalah sampai pukul 19.00 serta makan dan minum di tempat maksimal 25 persen. Sementara pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.


5. Kegiatan konstruksi diizinkan untuk beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.


6. Tempat ibadah diizinkan untuk beroperasi, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.


7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.


8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur.


“Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan,” tegas Airlangga.


Ia memaparkan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di DKI Jakarta di atas 70 persen. Begitu juga dengan Banten, di atas 70 persen, dengan kasus aktif di atas nasional dan tingkat kesembuhan di bawah nasional.


Jawa Barat-Depok, tingkat keterisian tempat tidur di atas 70 persen. Sementara Jawa Tengah, di atas 70 persen dengan tingkat kasus aktif di atas nasional dan  tingkat kesembuhan di bawah nasional.


Sementara Yogyakarta,  BOR di atas 70 persen, tingkat kasus aktif di atas nasional, tingkat kesembuhan di bawah nasional. 


Kemudian Jawa Timur, BOR di atas 70 persen dengan tingkat kematian di atas rata-rata nasional.


“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” paparnya.


Untuk kabupaten/kota, yang sudah dilihat datanya adalah pada provinsi yang berisiko tinggi. Di DKI Jakarta berlaku untuk seluruh provinsi. Di Jawa Barat adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi.


Sementara untuk Banten adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Tangerang Raya. 


Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.


Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur adalah Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.


Ketua KPCPEN menegaskan Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker) dan meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI.


“Ini adalah sesuai dengan amanat dari PP Nomor 21 Tahun 2020, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri."


"Sehingga diharapkan tanggal 11-25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat,” tegas Airlangga. (inf)