Ini Alasannya, Mengapa DPR Terus Awasi Proses Holding Pariwisata

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Ini Alasannya, Mengapa DPR Terus Awasi Proses Holding Pariwisata

Rabu, 11 November 2020

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima. (Foto: dpr.go.id)

Radarbisnis.com, Jakarta
- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengaku bahwa Komisi VI DPR RI terus melakukan proses pengawasan terhadap rencana pemerintah melakukan penggabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (holding BUMN) bidang pariwisata. Hancurnya bisnis pariwisata dan pendukungnya membuat pemerintah mempercepat proses transformasi agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis.


Hal ini diungkapkan olehnya pada Parlementaria usai menghadiri pembukaan Rapat Paripurna Masa Per di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020). Menurutnya langkah holding yang diambil pemerintah harus diimplementasikan dengan azas kehati-hatian dengan menggunakan latar belakang untuk meningkatkan product domestic bruto (PDB), terlebih dalam masa pagebluk saat ini.


“Persoalan holding, kita melihat itu terkait harus dalam narasi besar bahwa BUMN ini tidak hanya sebagai korporasi yang mana cara pandangnya adalah lebih meningkatkan profit korporasi, tapi holding-isasi harus dikaitkan bagaimana BUMN menjadi akselerator terhadap pertumbuhan product domestic bruto kita. Bagaimana BUMN menjadi akselerator terhadap peningkatan investasi,” terangnya.


Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong agar holding BUMN Pariwisata ini tidak dilakukan terburu-buru, sebab masih perlu dikaji lebih dalam. Ketika ditanya lebih dalam, ia menambahkan bahwa kajian tersebut meliputi hubungan antara roadmap perusahaan dengan aset besar yang mampu memberikan leverage, serta pasar yang harus dibidik dengan jelas.


“Jangan sampai holding-isasi ini hanya sekedar ingrouping yang tidak punya strategi terhadap pasar pariwisata kita. Sehingga asset-aset ini tidak berubah menjadi resources yang produktif, tapi justru kadang holding-isasi menjadi sesuatu yang tidak memberikan keleluasaan di dalam BUMN-BUMN berkembang,” imbuhnya.


Aria juga mendorong agar proses holding juga diiringi oleh upaya restrukturisasi aset, restrukturisasi keuangan, dan restrukturisasi sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk restrukturisasi SDM, ia berharap agar karakter daripada karyawan dapat dibentuk menjadi orang-orang yang mempunyai kemampuan entrepreneurship-entrepreneurship yang memiliki cara pandang secara nasional dan global.


“Saya kira ini akan menjadi hal yang lebih produktif baik untuk korporasi maupun agent of development terhadap PDB. Saya kira itu yang harus dilihat, jangan terlalu miopi memandangnya. Karena kadang hanya berpikir miopi dengan aset yang sedemikian besar di BUMN pariwisata, sehingga asset itu bisa di-leverage dalam bentuk utang-utang baru yang sekedar untuk menutup utang lama,” jelasnya.


Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana holding BUMN pariwisata telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Nantinya, holding BUMN Pariwisata akan menggabungkan sektor pariwisata, penerbangan serta sektor pendukung lainnya, seperti kawasan wisata.


Adapun perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan satu klaster adalah, PT Hotel Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II (Persero), Sarinah, Borobudur, dan lainnya. (dpr)