Pemerintah Wajib Ambil Langkah Revolusioner Lindungi Dokter

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Pemerintah Wajib Ambil Langkah Revolusioner Lindungi Dokter

Selasa, 01 September 2020

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati. (Foto : dpr.go.id)

Radarbisnis.com, Jakarta
- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah mengambil langkah revolusioner dan eksponensial agar dapat menekan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang gugur. Hal ini dikatakannya menanggapi tingginya jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menjalankan tugas menangani pasien Covid-19.


Ia mengatakan, kehilangan  dokter dan tenaga kesehatan adalah kehilangan aset besar bangsa. Sementara, penambahan orang terkonfirmasi positif Covid-19 terus bertambah dan sama sekali belum menunjukkan tren penurunan secara nasional sejak kasus pertama diumumkan awal Maret silam. Berdasarkan data dari Pandemic Talks menyebut Indeks Pengaruh Kematian Nakes (IPKN) akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 223, yang berarti memiliki dampak kematian Nakes terburuk di dunia.


”Ini bukan ‘alarm kebakaran’ lagi, ini sudah ‘alarm tsunami’. Semua komponen bangsa harus bangun dari zona amannya, bahwa seolah kita tidak apa-apa, bahwa ekonomi jauh lebih penting dari kesehatan. Jangan lagi Pemerintah menyebut wafatnya nakes kita karena tidak disiplin. Adakah empati disana?" ujarnya dalam siaran pers, baru baru ini. 


Legislator Fraksi PKS itu  mengingatkan saat ini daya tampung rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19 sudah penuh. Jakarta merilis per Jumat 28 Agustus 2020 kapasitas ruang isolasi dan ICU di RS rujukan sudah terisi 70 persen. "Dokter dan perawat terus berguguran dan kapasitas ruang perawatan Covid hampir penuh 100 persen. Bisa dibayangkan apa yang selanjutnya terjadi? Italia yang pada awalnya sangat tinggi korban Covid-19, saat sudah berangsur turun, tapi kita masih terus menanjak," terangnya. 


Media luar dan dunia internasional menempatkan penanganan Covid-19 di Indonesia dalam lima terburuk di dunia. Mufida mengingatkan, penilaian itu terkonfirmasi dengan data-data yang sudah ia paparkan sebelumnya terkait belum turunnya kurva kasus konfirmasi positif, rasio kematian tenaga kerja kesehatah yang termasuk tinggi di dunia dan mulai penuhnya kapasitas rumah sakit.


"Di sinilah jiwa kepemimpinan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan diuji. Apakah benar-benar seluruh jajaran melaksanakan semua arahan dan keberpihakannya terhadap pemulihan penyakit ini. Kami minta dengan segala hormat, Bapak Presiden Republik Indonesia melakukan langkah-langkah yang nyata untuk menyelamatkan nyawa anak bangsa," pungkasnya. (dpr)