Petani Harus Dilindungi dalam Skema Perdagangan Nasional

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Petani Harus Dilindungi dalam Skema Perdagangan Nasional

Rabu, 19 Agustus 2020

 

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto: Instagram @herigunawan88)

Radarbisnis.com, Jakarta – Dalam pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, Fraksi Partai Gerindra DPR RI terus menerus mengajak semua dan mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang melindungi petani dalam skema perdagangan nasional dan internasional, pernyataan tersebut dibacakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.


Dia menjelaskan, dengan memperhatikan efektivitas kebijakan importasi, dan fokus pada perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), juga memberikan akses modal bagi pertanian diharapkan dapat mendorong lahirnya regenerasi petani di desa-desa.


“Pemberdayaan petani yang sifatnya karikatif dan charity, harus ditinggalkan, digantikan dengan program yang lebih substantif. Termasuk di dalamnya pengembangan koperasi pertanian,” tandas Hergun sapaan akrabnya, di mimbar ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).


Hergun menegaskan, idealnya negara maritim seperti Indonesia menempatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai indikator pembangunan. Petani dan nelayan memegang peranan penting dalam pengelolaan kekayaan alam yang melimpah. “Dua indikator ini diharapkan mendorong intervensi negara dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan impor pangan,” tandas Hergun.  


Fraksi Partai Gerindra juga memberikan catatan, bahwa pendapatan Negara hanya terealisasi mencapai 90,56 persen atau sebesar Rp 1.960,63 triliun dari target Rp 2.165 triliun berarti hanya tumbuh positif sebesar 0,87 persen dari pendapatan negara tahun 2018, sedangkan Belanja Negara terealisasi 93,83 persen atau sebesar Rp 2.309,28 triliun dari target Rp 2.461,11 triliun.

 

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut diperoleh Defisit Anggaran sebesar Rp 348,65 triliun, yang berarti lebih 117,8 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 296,0 triliun. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyayangkan tidak terealisasikannya target pendapatan, belanja, dan defisit anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2019.


“Catatan Kami yang ketiga adalah soal realisasi anggaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Defisit Anggaran tahun 2019, yang meleset dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019,” ungkap Hergun.


Berdasarkan sebagaimana dikemukakan di atas, Fraksi Partai Gerindra dapat menerima dan menyetujui dengan catatan, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dengan harapan bahwa catatan-catatan di atas menjadi koreksi yang konstruktif bagi pelaksanaan APBN tahun-tahun yang akan datang. (dpr)