Pemerintah Harus Ambil Langkah Hadapi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Pemerintah Harus Ambil Langkah Hadapi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 11 Agustus 2020

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (Foto : dpr.go.id)

Radarbisnis.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta Pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen (year on year/yoy). Amir menilai, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.


“Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau minus ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis. Agar bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi, karena jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi,” ujar Amir dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (11/8/2020).


Untuk mengantisipasi terjadi resesi ekonomi, Amir mendorong Pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, namun dengan tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Program tersebut harus dikembangkan pemerintah secara dinamis karena jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” sambungnya.


Pemerintah dinilai juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global untuk menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestik.

 

“Selain itu, mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (dpr)