Mulan Jameela Sebut Utang Berpotensi Ganggu Kinerja PLN

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Mulan Jameela Sebut Utang Berpotensi Ganggu Kinerja PLN

Selasa, 25 Agustus 2020

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela. (Foto : Instagram @mulanjameela1)

Fokushukum.com, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mempertanyakan posisi utang PT PLN (Persero) yang berdasarkan data laporan keuangan kuartal I Tahun 2020 sudah mencapai Rp 694,7 triliun. Mulan menilai utang dengan jumlah tersebut sangat berpotensi mengganggu kinerja PLN.

 

“Berdasarkan data laporan keuangan kuartal I Tahun 2020, total utang yang dimiliki PLN terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp 157,7 triliun dan utang jangka panjang Rp 537 triliun. Dengan kondisi keuangan seperti itu, tentu saja cukup mengagetkan dan tidak sehat,” ujar Mulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PLN (persero) Zulkifli Zaini beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

 

Terlebih lagi, tambah Mulan, utang tersebut digunakan PT PLN (persero) untuk membiayai proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). Dengan adanya utang tersebut, Mulan mempertanyakan komitmen PT PLN (persero) dalam menyediakan listrik bagi masyarakat, tanpa ada kenaikan tarif listrik.

 

“Dengan kondisi seperti ini apakah bisa PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan listrik tarif listrik kepada masyarakat. Lantas langkah apa yang  akan dilakukan PLN untuk mengatasi dan membayar utang,” tanya politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Menjawab hal itu Dirut PT PLN (persero) Zulkifli meyakini bahwa pihaknya akan menjaga kondisi keuangan BUMN yang dipimpinnya dengan baik. Salah satu poin kesimpulan dari RDP ini adalah Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara umum, upaya peningkatan pendapatan dan peningkatan efisiensi dalam menjamin keterlanjutan operasional ketersediaan listrik di Indonesia sampai akhir tahun 2021. (dpr)