Harus Dipercepat, Penyaluran Bantuan UMKM Terdampak Covid-19

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Harus Dipercepat, Penyaluran Bantuan UMKM Terdampak Covid-19

Rabu, 12 Agustus 2020

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Radarbisnis.com, Jakarta – Pada momentum Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2020, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada Pemerintah untuk dapat mempercepat realisasi penyaluran bantuan bagi UMKM, terutama yang terdampak Covid-19.


Nevi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun sudah minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Angka itu berbanding terbalik dibandingkan kuartal II 2019 sebesar 5,05 persen. Juga berbanding terbalik bila dibandingkan ekonomi kuartal I 2020 yang masih tumbuh sebesar 2,97 persen.


“Merosotnya perekonomian nasional ini sangat memukul UMKM yang selama ini menopang perekonomian nasional. Tercatat sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99 persen dari total lapangan kerja dan menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional,” ungkap Nevi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Rabu (12/8/2020).


Legislator asal Sumatera Barat II ini menyayangkan performa UMKM yang sangat berpotensi besar ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Meski pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 123,46 triliun untuk bantuan UMKM terdampak Covid-19, tetapi realisasinya masih sangat kecil.


Ia memaparkan, hingga 21 Juli 2020, penyaluran bantuan UMKM terdampak Covid-19 tercatat baru sekitar 9,59 persen dari target Rp 123,46 triliun. Perubahan transaksi dari offline menjadi online pun hingga hari ini masih sangat kecil, hampir tidak ada perubahan. Dengan pembatasan yang ketat, para pelaku UMKM semakin tertekan untuk bertahan, apalagi harus berkembang.


“Program bantuan bagi UMKM ini sebenarnya sudah masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN), tapi realisasi penyalurannya masih sangat lambat. Pemerintah perlu segera Percepat Belanja Pemerintah dan Pencairan BLT untuk Akhiri Resesi,” ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

 

Nevi menambahkan, dana PEN untuk UMKM yang ditempatkan di Bank Himbara sudah mencapai Rp 30 triliun  (sesuai PMK Nomor 70 Tahun 2020), tapi yang diserap baru untuk UMKM Rp 11,38 triliun dengan total 178.056 debitur. “Ini patut dipertanyakan apa sesungguhnya persoalannya, apakah karena persyaratan yang berbelit-belit sehingga UMKM belum bisa mengakses anggaran yang disediakan negara,” tandasnya.


Nevi menegaskan, bahwa ia bersama Fraksinya telah memperjuangkan pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk bantuan UMKM tahun 2020, melalui 3 BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Jamkrindo dan Askrindo. Ini perlu dioptimalkan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. (dpr)