APBN Harus Jamin Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Rakyat

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

APBN Harus Jamin Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2020

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa. (Foto : Instagram @desmondjunaidimahesa)

Radarbisnsi.com, Jakarta
- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mempertanyakan kepada para mitra kerja Komisi III DPR RI tentang penggunaan anggaran untuk kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat. Desmon mengingatkan, bahwa APBN 2021 untuk 14 mitra Komisi III sebesar Rp 155 triliun, pertanyaannya, apa manfaat bagi masyarakat atas dana 155 triliun dari pajak, kemungkinan juga dari Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dan utang luar negeri. Penyataan itu dia sampaikan saat rapat kerja dengan para mitra Komisi III diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Komnas HAM, BNPT.


"Pertanyaannya adalah apakah rasa keadilan masyarakat ada dengan bapak-bapak sebagai penegak hukum, Kejaksaan, Kepolisian, mitra-mitra yang ada. Apakah kepastian hukum ada, maka hari ini rapat kita bicara hal yang paling dasar, ada dana rakyat yang harus kita perhatikan, dan apa yang harus bapak-bapak sampaikan, bentuk terimakasih bapak-bapak kepada rakyat," papar Desmond di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020).


Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra ini, membangun kesadaran bersama dalam rangka penegakan keadilan bagi seluruh masyarakat adalah kewajiban para aparat penegak hukum, dan Komisi III berkepentingan memberikan peringatan bagi para mitra kerjanya. "Ini ada sekian pembiayaan-pembiayaan ke mitra kita, tapi harapan-harapan rakyat itu tugas kita. Sebagai mitra tupoksinya mengingatkan. Jangan sampai kita seolah-olah tidak punya empati, membahas anggaran tidak mengingatkan mitra. Ini saja sebenarnya," ungkap Desmond.


Menurutnya sebelum para Anggota Komisi III memberikan tanggapan atas tugas pengawasan kinerja, penting bagi tiap fraksi memberikan catatan terkait penggunaan anggaran untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat. "Jangan sampai seolah-olah rapat kita tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Menyusun anggaran tapi tidak mengimbau kepada mitra, berilah kepastian hukum berilah keadilan," tandas Desmond.


Sementara itu di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengungkapkan bahwa ada ketentuan yang tidak boleh dilupakan, yaitu ketentuan tentang kewajiban semua mitra dari satuan tiga, yakni pelaksana pengguna anggaran, untuk menyampaikan kepada anggota-anggota komisi, berkenaan dengan perencanaan penggunaan anggaran.


"Kalau satuan tiga sudah menyerahkan kepada Komisi III, kepada anggota, maka anggota punya hak untuk mengawasinya. Jadi hak budget itu ada pada dewan, termasuk hak untuk mengawasi hak untuk mengetahui penggunaanya. Jadi anggaran itu digunakan untuk apa saja, kita tahu dalam satuan tiga itu," papar Benny. (dpr)