Parah Banget, Menkeu Sri Mulyani Menyatakan APBN Rugi Rp 257,8 T

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Parah Banget, Menkeu Sri Mulyani Menyatakan APBN Rugi Rp 257,8 T

Jumat, 10 Juli 2020
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)
Radarbisnis.com, Jakarta – Pemerintah merasakan corona mengakibatkan dampak yang besar pada perekonomian nasional. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatat realisasi defisit anggaran hingga Juni 2020 mencapai Rp257,8 triliun, naik 90,7% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp135,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penyebabnya, pendapatan negara yang terkontraksi hingga 9,8%. Pendapatan negara hanya mencapai Rp811,2 triliun, turun dari realisasi semester I tahun lalu yang sebesar Rp899,6 triliun.

“Ini sesuai estimasi kami dimana pendapatan negara akan minus sekitar 10%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (9/7/2020).

Dengan demikian, rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 1,57%. Sebagaimana diketahui, target defisit APBN 2020 diperlebar dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020.

Hal tersebut karena target belanja negara diperbesar menjadi Rp2.739,2 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp1.699,9 triiun.

Sri Mulyani memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga semester I 2020 terdiri dari penerimaan perpajakan Rp624,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp184,5 triliun, dan penerimaan hibah Rp1,7 triliun.

“Penerimaan perpajakan yang terkontraksi 9,4% terdiri dari penerimaan pajak Rp531,7 triliun, turun 12% serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp93,2 triliun, naik 8,8%,” katanya.

Sementara itu, PNBP yang turut terkontraksi 11,8% terdiri dari PNBP SDA Rp54,5 triliun, turun 22,9% dan PNBS Non SDA Rp130 triliun, minus 6,1%.

Meski realisasi pendapatan negara masih seret, belanja negara justru tumbuh 3,3% menjadi Rp1.068,9 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp668,5 triliun, naik 6% dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp400,4 triliun, tumbuh 0,8%.

Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 668,5 triliun, tumbuh 6%. “Tingginya belanja pemerintah pusat sebagai dampak dari belanja penanganan Covid-19,” ujar Sri Mulyani.

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp350,4 triliun, naik 2,4% dan belanja non-k/l Rp318,1 triliun, tumbuh 10,3%.

Untuk menutupi defisit yang melebar cukup besar pada paruh pertama tahun ini, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 416,2 triliun, tumbuh 136% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp176,3 triliun. (mus)