Menurut Menteri Sri, Kinerja Sektor Perekonomian Mulai Bergerak Positif

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Menurut Menteri Sri, Kinerja Sektor Perekonomian Mulai Bergerak Positif

Senin, 20 Juli 2020
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Radarbisnis.com, Jakarta - Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Triwulan II diperkirakan memasuki zona negatif dibanding triwulan sebelumnya, karena Triwulan II diduga merupakan puncak pandemi.

Namun, realisasi pada Juni 2020 membawa angin segar yang telah menunjukkan peningkatan akibat kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna menyongsong tatanan kehidupan normal baru (new normal) dan membaiknya perdagangan internasional yang mendorong kinerja perpajakan.

Selain itu, implementasi pemulihan ekonomi nasional yang efektif serta peningkatan kuantitas dan kualitas belanja Pemerintah menjadi driver pertumbuhan yang mendorong konsumsi masyarakat mulai rebound dan produksi mulai tumbuh, yang mana menunjukkan bahwa sektor riil mulai membaik dan degup ekonomi mulai naik.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2020 secara teleconference pada Senin (20/7/2020).

Menkeu menambahkan, kenaikan konsumsi listrik di seluruh sektor pada Juni 2020 menjadi sinyal pemulihan ekonomi yang mengindikasikan adanya peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring penerapan new normal di beberapa daerah. Hal ini juga tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Juni 2020 mengindikasikan optimisme konsumen membaik.

Sementara itu, dari sisi moneter dan keuangan, arus modal asing mulai masuk kembali ke tanah air.

Pendapatan Negara Membaik di Juli 2020

Menkeu memaparkan, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Semester I atau hingga Juni 2020 masih mengalami tekanan yaitu mencapai Rp811,18 triliun atau 47,72 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,83 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp624,93 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp184,52 triliun, sementara realisasi dari Hibah mencapai Rp1,74 triliun.

"Mayoritas komponen penerimaan pajak mengalami tekanan pertumbuhan selama periode Januari-Juni 2020 seiring dengan aktivitas ekonomi yang masih melambat akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional," ujar Menkeu.

Meskipun sebagian besar sektor tertekan di periode Januari – Juni 2020, kinerja penerimaan pajak dan sektoral seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan real estat, serta jasa keuangan dan asuransi pada Juni 2020 ini mulai membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan positif.

Lebih lanjut, komponen penerimaan perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai selama periode Semester I 2020 mencapai 45,32 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020, atau tumbuh 8,84 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung oleh penerimaan cukai terutama Cukai Hasil Tebakau (CHT) yang tumbuh 14,2 persen (yoy).

Sementara itu, Penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) masih tertekan masing-masing sebesar negatif 4,62 persen dan negatif 18,19 persen, terdampak oleh pelemahan perdagangan internasional dan aktivitas ekonomi nasional.

"Sejalan dengan kinerja penerimaan pajak, kinerja penerimaan BM dan BK seluruh sektor pada bulan Juni ini mulai membaik dibandingkan bulan sebelumnya," kata Menkeu.

Ditambahkannya, penerimaan BM dan BK tumbuh masing-masing 15,92 persen dan 105,3 persen (yoy), salah satunya didukung peningkatan aktivititas ekspor dan impor.

Laporan BPS periode Januari-Juni 2020 juga mengonfirmasi tanda-tanda perbaikan yakni ekspor Indonesia di bulan Juni mencapai USD12,03 miliar atau tumbuh positif 15,09 persen (mom) dan 2,28 persen (yoy), dan nilai impor Indonesia sebesar USD10,76 miliar, naik 27,56 persen (mom) namun turun 6,36 persen (yoy).

Kemudian di sisi PNBP, realisasinya sampai dengan Semester I 2020 mencapai Rp184,5 triliun atau 62,7 persen dari target dalam APBN-Perpres 72/2020, turun 11,8 persen (yoy). Sementara itu, realisasi PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di periode yang sama mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 9,9 persen dan 43,8 persen (yoy).

Penguatan Belanja Negara untuk penanganan Covid-19

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp1.068,94 triliun atau sekitar 39,02 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, di mana tumbuh positif 3,3 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp668,53 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp400,42 triliun.

"Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama didorong oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp99,43 triliun atau tumbuh 41,04 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19," jelas Menkeu.

Menurutnya, program bantuan sosial ini menjadi program Pemerintah yang memegang peran penting dalam menahan laju peningkatan penduduk miskin, di mana sesuai rilis BPS angka kemiskinan di bulan Maret 2020 meningkat menjadi 9,78 persen, dibandingkan di bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Selain itu, belanja modal juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar Rp37,7 triliun atau 8,7 persen (yoy) didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun, dan pelaksanaan program padat karya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya realisasi TKDD sampai dengan Juni 2020 mencapai Rp400,42 triliun atau 52,42 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp360,21 triliun (52,00 persen) dan Dana Desa Rp40,20 triliun (56,47 persen).

Realisasi penyaluran belanja TKDD Semester I 2020 tumbuh negatif 0,9 persen (yoy), namun realisasi penyalurannya di bulan Juni tumbuh positif 43,72 persen dipengaruhi kebijakan penanganan dampak Covid-19 di daerah.

Hingga akhir Juni 2020, realisasi Dana Transfer Khusus tumbuh positif 15,5 persen (yoy) ditopang realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik, terutama penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD) yang lebih cepat dari 2019. Selain itu penyaluran DAK Fisik juga lebih tinggi karena adanya relaksasi syarat penyaluran DAK Fisik untuk penanganan Covid-19 dan perbaikan penyelesaian kontrak.

Sementara itu, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan DIY hingga akhir Juni 2020 juga tumbuh positif jauh lebih baik dibandingkan 2019.

Hal ini sejalan juga dengan realisasi penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, karena perubahan mekanisme penyaluran menjadi langsung ke Rekening Desa.

Progres Stimulus Fiskal Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Di bidang perlindungan sosial, kata Menkeu, Pemerintah telah merealisasikan sebesar Rp72,5 triliun atau 35,6 persen terhadap pagunya hingga akhir Juni 2020. Realisasi ini antara lain untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp24,1 triliun, kartu sembako sebesar Rp20,5 triliun, kartu prakerja sebesar Rp2,4 triliun, bansos sembako sebesar Rp1,4 triliun, dan bansos tunai sebesar Rp15,6 triliun.

Untuk mengakselerasi upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan mekanisme burden sharing, melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang kedua (SKB II).

"Dengan adanya SKB II ini, terdapat adanya kepastian dalam hal sumber pembiayaan untuk mendukung upaya Pemerintah tersebut dengan beban yang lebih efisien, namun tetap menjaga integritas pasar keuangan," pungkas Menkeu. (pub)