Pemerintah Kembangkan Lemari Pendingin Energi, Dukung Ekonomi Maritim

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Pemerintah Kembangkan Lemari Pendingin Energi, Dukung Ekonomi Maritim

Rabu, 17 Juni 2020
ESDM tengah mengembangkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. (Foto : Instagram @icasolar)
Radarbisnis.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengembangkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk lemari pendingin di sektor perikanan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian berbasis kemaritiman dengan melibatkan Kementerian terkait.

"Kami sekarang ini sedang berproses untuk membuat pilot project dengan Kementerian KKP untuk mendukung PLTS cold storage yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama ini masih mengandalkan dari PLN. Ada peluang untuk bisa melakukan penghematan dari pemanfaatan EBT," kata Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris Yahya dalam dialog interaktif secara virtual pada Kamis (11/6/2020) lalu.

Harris menjelaskan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sedang menyusun program pengembangan klaster ekonomi maritim dengan melakukan identifikasi potensi pengembangan EBT hingga pembahasan bentuk usaha penyediaan tenaga listrik. "Diharapkan dapat selesai di bulan Agustus 2020 nanti," kata Harris.

Khusus di sektor kelautan dan perikanan, cold storage menjadi salah satu yang paling potensial untuk digarap dengan memanfaatkan energi surya. Dari data yang ada, tercatat sebanyak 6 dari perusahaan yang memiliki cold storage dengan total kapasitas 3.850 ton membutuhkan setrum listrik sebesar 1.721 kVA. "Semoga benefit EBT ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan akses listrik kepada masyarakat," tutur Harris.

Potensi lain yang bisa dikembangkan dalam skala mikro adalah PLTS Atap. Kondisi ini semakin dipermudah dengan kemudahan mekanisme yang diberikan oleh Pemerintah dalam membangun pembangkit tersebut. "Di Indonesia mekanismenya sangat sederhana. Hanya memasang meteran Solar PV Rooftop, ada meteran ekspor - impor, selisih ekspor impor itulah yang dibayar oleh pelanggan," Harris menjelaskan.

Sebagai informasi, minat masyarakat pun terhadap PLTS Atap terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hingga akhir Desember 2019, tercatat ada lebih dari 900 dari 1673 pelanggan pasang baru PLTS Atap sejak peraturan tersebut diterbitkan pada bulan Desember 2018.

Gali Potensi di New Normal

Akselerasi EBT di Indonesia, menurut Harris, memungkinkan untuk bisa dipercepat di tengah pandemi Covid-19, sehingga target tambahan kapasitas pembangkit EBT sebanyak 9.000 MW di tahun 2024 bisa tercapai. Jumlah itu meliputi peningkatan kapasitas pembangkit hidro sebesar 3.900 MW, bioenergi 1.200 MW, panas bumi 1.000 MW, dan panel surya 2.000 MW.

"Satu kondisi yang memperlihatkan bahwa kita saat ini fokus mengembangkan EBT termasuk yang intermiten. Solar PV atau panel surya kalau kita lihat secara global harganya semakin turun, biaya implementasinya juga semakin murah," tutur Harris.

Harris menyebutkan, Kementerian ESDM sedang berproses untuk restructure dan refocusing karena selama ini perkembangan memang belum berjalan optimal untuk EBT. "Meskipun naik, tetap masih ada usaha yang harus lebih gigih lagi khususnya terkait dengan implementasi keanekaragaman EBT," papar Harris.

Menurutnya, selama ini pengembangan EBT di Indonesia kerap mengacu pada RUPTL PLN. Padahal, di luar dari apa yang sudah direncanakan oleh PLN, ada potensi lain yang bisa dikembangkan. Makanya, pengembangan EBT harus dilakukan secara komersial dan nonkomersial. "Contohnya di Kalimantan Utara terdapat potensi EBT yang sangat besar yang jika dikembangkan bisa mencapai 9.000 MW hanya dengan mengimplementasikan PLTA secara cash cap di dalam satu aliran sungai," tandas Harris. (sdm)