OJK Dinilai Mengabaikan Tugas Pengawasan Sektor Keuangan

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

OJK Dinilai Mengabaikan Tugas Pengawasan Sektor Keuangan

Kamis, 18 Juni 2020
Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri. (Foto : Liputan6.com)

Radarbisnis.com, Jakarta - Kritik keras untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menganggap OJK abai menjalankan tugasnya, dalam melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan di Indonesia. Akibat

Dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (16/6/2020), Faisal Basri mengungkapkan, perusahan asuransi adalah industri yang heavey regulated. Peraturannya sangat ketat. Bahkan sekarang, laporan keuangannya diminta, baik laporan bulan, triwulanan maupun enam bulanan. “Pokoknya sangat ketat sekali. Oleh karena itu, ada yang abai. Harus diakui, OJK abai.”

OJK dinilai abai dalam mengantisipasi permasalahan. Padahal, OJK, telah diberikan kekuasaan penuh oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan itu, antara lain memberikan izin operasi perusahaan asuransi, mengeluarkan izin berbagai produk asuransi, lalu mengawasi perusahaan asuransi, hingga membuat aturannya.

Sayangnya, menurut Faisal Basri, OJK sebagai lembaga superbody abai menjalankan Tupoksinya. Akibatnya, Jiwasraya babak belur. Karena itu, pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bilang, sudah sepatutnya OJK bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Jiwasraya.

“OJK juga yang diberikan tugas mengawasi perusahaan asuransi. OJK membuat aturan. Jika terjadi pelanggaran, OJK-lah yang menyidik, menuntut, dan mengenakan sanksi,” katanya.

OJK dinilai tidak hadir dalam pengawasan terhadap PT Asuransi Jiwasraya. Parahnya, karena bukan kali ini saja kejadian tragis menimpa perusahaan asuransi. Sebelum kasus Asuransi Jiwasraya ini, banyak sekali skandal keuangan yang merugikan banyak orang. Antara lain, kasus First Travel, Koperasi Pendawa Depok, kasus PT Minna Padi Asset Management (MPAM) dan lain sebagainya.

Karena itu, Faisal Basri bisa memaklumi jika banyak kalangan mulai mempertanyakan keberadaan OJK. “Bukan saja kewenangannya terhadap perusahaan asuransi, melainkan juga terhadap perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, dan fintek.”

Faisal mempertanyakan siapa yang mengawasi OJK dan kepada siapa OJK harus melapor. Karenanya, penguatan institusi darurat untuk dilakukan, karena menyangkut organ perekonomian yang vital. Karena lembaga keuangan merupakan jantung perekonomian, kata dia, jika terjadi serangan jantung, seluruh organ tubuh perekonomian bakal terdampak.

Faisal Basri kemudian mempertanyakan sikap Kementerian Keuangan yang sampai sekarang belum merealisasikan amanat Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang seharusnya sudah hadir pada Oktober 2017. Berdasarkan UU tersebut, seharusnya program penjaminan polis sudah bisa dirasakan. Sayangnya, aturan yang menjadi payung hukum penjaminan polis itu belum terbit.

“Semestinya, Kementerian Keuangan harus berinisiatif membuat naskahnya. Demikian juga DPR,” kata Faisal Basri.

Kritik yang tak kalah kerasnya juga dikemukakan oleh pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Dalam keterangannya, Senin (8/6/2020), Daeng menduga Otoritas Jasa Keuangan sengaja membiarkan Asuransi Jiwasraya bermasalah seperti sekarang. Pasalnya, lembaga pengawas jasa keuangan itu memiliki kewenangan dalam mendeteksi potensi fraud dan memitigasi risikonya pada industri, yang nantinya bisa mengambil langkah tegas.

Menurut Daerng, jika OJK punya taji, mestinya sudah dari dulu Jiwasraya disemprit, dijatuhi sanksi, sehingga, tak jatuh lebih banyak korban. Dari kasus itu, ia menganggap OJK gagal menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan regulator di sektor keuangan Indonesia.

Karena itu, dalam penuntasan kasus Jiwasraya, Daeng meminta Kejaksaan Agung juga memeriksa semua pejabat OJK, terutama pejabat OJK Bidang Pengawasan Pasar Modal. (ten)