Menko Airlangga Eksplorasi Potensi Kerja Sama Ekonomi dengan Uni Eropa

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Menko Airlangga Eksplorasi Potensi Kerja Sama Ekonomi dengan Uni Eropa

Selasa, 30 Juni 2020
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto : Instagram @airlanggahartarto_official)
Radarbisnis.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket. Pertemuan membahas antara lain mengenai ekspor dan impor antara kedua pihak, perkembangan Indonesia – UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta rencana keikutsertaan Indonesia sebagai Partner Country pada acara Hannover Messe 2020.

Menko Airlangga mengatakan, kejadian pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek yang sangat mempengaruhi hubungan bilateral di antara kedua negara. Dengan memasuki fase “normal baru” maka diperlukan juga kerja sama di antara negara-negara yang terkena imbas Covid-19. UE merupakan salah satu partner dagang dan investasi yang utama bagi Indonesia.

“Meskipun saat ini sedang ada tantangan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan UE, tapi kami percaya masih ada potensi yang hebat, serta kesempatan dagang dan investasi yang masih bisa dieksplorasi lagi,” jelas Menko Airlangga, di Jakarta – Selasa (30/6).

Menko Perekonomian juga mendukung kolaborasi antara Indonesia dan UE untuk memproduksi vaksin Covid-19 melalui skema co-production dan sharing biaya. “Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan insentif pajak super deduksi (sampai 300%) untuk perusahaan-perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin Covid-19 di Indonesia."

Sedangkan, ujar Menko Airlangga, untuk mendorong perdagangan bilateral, masing-masing pihak harus mengeliminasi dan mengurangi perhitungan tarif dan non-tarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis. UE dan beberapa negara anggota juga telah memberikan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain alat pelindung diri (APD), serta dana hibah untuk penguatan sektor kesehatan di Indonesia.

“Kita juga harus menguatkan kerja sama ekonomi digital dalam “normal baru”, melalui e-commerce, e-health dan e-learning,” ucapnya.

Tantangan dari UE untuk Minyak Sawit dan Nikel

Data menunjukkan komoditas ekspor UE ke Indonesia mayoritas terdiri dari produk alkohol dan turunan susu, sementara ekspor Indonesia ke UE sebagian besarnya adalah minyak sawit, stainless steel, dan nikel.

Sebagai komoditas ekspor utama Indonesia ke UE, minyak sawit memang sedang menghadapi banyak tantangan di pasar Eropa. Industrinya tengah menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan.

Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia, antara lain melalui penerapan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya; serta pengenaan bea masuk anti dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.

Indonesia pun sebenarnya telah merilis Keputusan Presiden (Keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil. “Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang,” tegas Menko Airlangga.

Buktinya, ISPO sudah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO. Hal ini menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.

“Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU,” tutur Menko Airlangga.

Sementara untuk komoditas nikel, ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI. (eko)