Dampak Covid-19, Masa Pembatasan Penerbangan Diperpanjang Hingga 7 Juni

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Dampak Covid-19, Masa Pembatasan Penerbangan Diperpanjang Hingga 7 Juni

Senin, 01 Juni 2020
Prosedur keberangkatan penumpang rute domestik dalam status Darurat Covid-19 masih diterapkan. (Foto : Instagram @donnyhermatra)



Radarbisnis.com, Jakarta – PT Angkasa Pura II (Persero) perpanjang masa pembatasan penerbangan di berbagai bandara wilayah Indonesia Barat hingga Minggu (7/6/2020) mendatang. Sebelum diperpanjang, masa pembatasan sebelumnya direncanakan akan berakhir, Senin (1/6/2020) besok.
“Pembatasan penerbangan masih diberlakukan di bandara PT Angkasa Pura II hingga 7 Juni 2020, dalam artian penumpang pesawat domestik harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melengkapi berbagai dokumen,” ujar Direktur Utama AP II, Muhammad Awaluddin dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2020).
Perpanjangan pemberlakukan pembatasan penerbangan ini dilakukan, lanjutnya, berdasarkan tiga surat edaran. Satu, sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 05/2020 memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 hingga Minggu (7/6/2020) mendatang.
Dua, Menteri Perhubungan telah merilis Keputusan Menhub Nomor KM 116 tahun 2020 yang memperpanjang masa berlaku hingga 7 Juni 2020, dan Peraturan Menteri 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.
“Ketiga, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub menindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 37/2020 memperpanjang pemberlakuan hingga 7 Juni 2020 untuk SE Nomor 32/2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara, dan Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19,” ujar dia.
Berdasarkan tiga regulasi tersebut, maka prosedur keberangkatan penumpang rute domestik dalam status Darurat Covid-19 masih diterapkan.
AP II saat ini, kata dia, juga menginformasikan bawa selama masa pembatasan penerbangan, orang yang boleh melakukan perjalanan dengan pesawat adalah mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah dan swasta. Khususnya, mereka menyelenggarakan perjalanan percepatan penanganan virus corona di bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting.
Selain itu, bagi pasien membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, atau perjakanan orang dengan kondisi anggota keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia, mereka juga boleh melakukan perjalanan. Selain itu, pekerja migran Indonesia berencana kembali ke daerah asal juga diperbolehkan melakukan perjalanan rute domestik. Namun, mereka juga harus harus memenuhi persyaratan saat ini.
“Proses saat ini adalah calon penumpang membawa seluruh berkas dokumen untuk diperiksa di bandara. Ke depannya akan dilakukan pemeriksaan secara digital,” terang Awaluddin.
Dengan pemeriksaan digital, kata dia, calon penumpang rute domestik dapat mengunggah dokumen yang harus dipenuhi ke aplikasi Travel Declaration (Travelation).
“Apabila disetujui, maka calon penumpang akan mendapat sertifikat digital pre-clearance dan dapat dibuka di gadget untuk kemudian dilakukan pemeriksaan di bandara,” tegas dia.
Berikut ini macam dokumen calon penumpang pesawat terbang menurut protokol kesehatan Darurat Covid-19.
PT Angkasa Pura II beserta stakeholder terkait akan melakukan pengecekan dokumen para calon penumpang pesawat terbang sesuai SE 05/2020:
  1. Surat tugas bagi ASN dan TNI/Polri yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2.
  2. Surat tugas bagi pegawai BUMN/BUMD/UPT/Satker/organisasi non-pemerintah/lembaga usaha, yang ditandatangani oleh direksi/kepala kantor.
  3. Menunjukan surat keterangan uji tes Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari, atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non-reaktif yang berlaku tiga hari pada saat keberangkatan.
  4. Surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) dari dokter rumah sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test.
  5. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta, harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui Lurah/Kepada Desa setempat.
  6. Menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain yang sah.
  7. Melaporkan rencana perjalanan.
Sementara itu, surat keterangan rujukan rumah sakit juga harus dilengkapi bagi pasien atau orang yang anggota keluarga inti sakit keras. Bagi orang yang ingin melakukan perjalanan karena anggota keluarga inti meninggal dunia, juga wajib melengkapi surat keterangan kematian. (dio) #mediamelawancovid19