Budaya Bahari dan Revolusi Industri 4.0 Bangun Masyarakat Maritim 5.0

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Budaya Bahari dan Revolusi Industri 4.0 Bangun Masyarakat Maritim 5.0

Minggu, 28 Juni 2020
Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Sosio-Antropologi Kemenko Marves Tukul Rameyo. (Foto : maritim.go.id)
Radarbisnis.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menekankan pentingnya strategi dan prioritas pembangunan literasi budaya bahari berbasis keraton nusantara dan kota bersejarah lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat maritim 5.0.
Hal itu seperti disampaikan Tukul Rameyo Adi, Staf Ahli Menteri (SAM) Marves Bidang Sosio-Antropologi di Jakarta pada Minggu (28/6/2020).
SAM Rameyo mengatakan, masyarakat 5.0 (Society 5.0) adalah sebuah konsep di mana suatu masyarakat akrab dan mampu memanfaatkan semua kebaikan dan keuntungan revolusi industri 4.0, yaitu teknologi digital. Hal itu dilakukan untuk  memperoleh kehidupan yang lebih baik masa kini dan di masa depan tanpa harus mereduksi harkat-martabat manusia dan kehilangan jati diri manusia sebagai insan budaya.
“Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia mampu mewujudkan masyarakat maritim 5.0, pembangunan yang memadukan kearifan budaya bahari dengan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0,” kata SAM Rameyo.
Karenanya, lanjut SAM Rameyo, Indonesia perlu formulasi strategi dan prioritas pembangunan literasi budaya bahari berbasis keraton nusantara dan kota bersejarah lainnya. “Khususnya dalam periode 5 tahun mendatang, mengingat jumlah keraton yang cukup banyak dengan berbagai keanekaragaman budaya dan pengetahuan,” imbuh pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini.
SAM Rameyo mengatakan, revolusi industri 4.0 akan berdampak pada keterbukaan informasi. Pada era ini, akan ada semakin banyak data dan pengetahuan beratribut public domain. Hal ini merupakan peluang untuk lebih berdaya guna, tetapi juga dapat menjadi kerugian karena mengundang pihak asing yang memperoleh manfaat apabila kita sendiri kurang siap.
“Oleh karena itu budaya perlu mendapat pelindungan dalam bentuk kekayaan intelektual komunal (KIK),” ucapnya.
Lebih lanjut, SAM Rameyo mengatakan, bauran pengetahuan hasil pemaduan kearifan budaya bahari dengan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 dalam membangun masyarakat maritim 5.0 sejatinya adalah amanat Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang dituangkan dalam salah satu resolusinya.
Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) digelar pada akhir tahun 2018 lalu sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. (mar)