Pengawas Persaingan Usaha Minta Penjelasan Dugaan Praktik Kartel BBM

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Pengawas Persaingan Usaha Minta Penjelasan Dugaan Praktik Kartel BBM

Rabu, 20 Mei 2020
Komisoner KPPU, Guntur Saragih. (Foto : Medcom.id)

Radarbisnis.com, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusut adanya kasus dugaan “kartel” atau monopoli pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
KPPU mengaku sudah mulai memanggil para perusahaan penyaluran BBM guna dimintai keterangan.
Kasus dugaan kartel tersebut mengemuka karena sampai saat ini harga BBM di Indonesia masih tetap tinggi meski harga minyak mentah di pasar dunia (global) turun.
Sementara itu, di sisi lain, banyak negara di dunia yang sudah berangsur-angsur menurunkan harga BBM.
Sebagai contoh di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) seperti Malaysia, Vietnam, Myanmar sudah menurunkan harga BBM sebanyak 6 kali sejak Maret 2020.
KPPU mengaku tekah melayangkan panggilan untuk lima perusahaan penyalur BBM untuk mengusut atau membuktikan kasus ini.
Kelima perusahaan tersebut antara lain PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Total Oil Indonesia, PT ExxonMobil Indonesia, PT AKR Corporindo Tbk, yang berkolaborasi dengan British Petroleum dan PT Vivo Energy Indonesia
Sementata itu, Komisoner KPPU Guntur Saragih membenarkan pihaknya saat ini sedang dalam tahap memanggil kelima pelaku usaha BBM di Indonesia terkait dugaan praktik monopoli harga BBM.
Namun pertemuan dengan kelima badan usaha tersebut masih direncanakan dalam waktu dekat. Akan tetapi dirinya belum bisa membeberkan secara pasti waktu pertemuannya.
KPPU juga telah melayangkan permintaan keterangan mengenai masalah tersebut.
“Kementerian ESDM sudah merespons permintaan keterangan dari KPPU,” kata Guntur Saragih di Jakarta, Selasa (19/5/2020)
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT. Pertamina (Persero) Fajriyah Usman ikut membenarkan bahwa KPPU memang akan mengatur komunikasi dengan para pelaku usaha BBM di Tanah Air, termasuk Pertamina.
Menurut Fajriyah Usman, rencana forum komunikasi itu diperlukan untuk membahas adanya dugaan kartel harga BBM tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan.
“Dari sisi kami, akan kami jelaskan informasi yang detil nanti apabila memang sudah ada forum komunikasinya,” pungkas Fajriyah Usman. (rri)