New Normal Jangan Seperti Uji Coba, DPR Tekankan Perlindungan Pekerja

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

New Normal Jangan Seperti Uji Coba, DPR Tekankan Perlindungan Pekerja

Jumat, 29 Mei 2020
 Koordinator Satgas Lawan Covid–19 sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto : Instagram @sufmi_dasco)

Radarbisnis.com, Jakarta – Koordinator Satgas Lawan Covid–19 Sufmi Dasco Ahmad menekankan perlindungan terhadap pekerja jelang tatanan baru atau new normal dengan beraktivitas di tengah pandemi Covid-19. Adanya rencana new normal dari Pemerintah, ada kekhawatiran kebijakan ini masih sebatas uji coba. Untuk itu, Satgas Lawan Covid-19 DPR RI menyerap aspirasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), organisasi yang menaungi pekerja.
“Banyak sekali masukan-masukan yang kita dapatkan, karena kita ingin penerapan new normal atau tatanan hidup baru benar-benar siap, jangan kemudian kita terapkan, tapi kemudian seperti uji coba. Oleh karena itu kita meminta masukan dari semua pihak untuk melengkapi,” ungkap Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI, usai memimpin pertemuan Satgas Lawan Covid-19 dengan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah diserap, masih kata Dasco, Satgas Lawan Covid-19 DPR RI akan melakukan rapat gabungan dengan seluruh stakeholder untuk membahas penerapan tatanan baru pada pekan depan. “Oleh karena itu kita meminta masukan dari semua pihak untuk melengkapi, dan kami akan mempertemukan para pihak ini agar sama-sama membuat simulasi dan formulasi yang detail, tentang bagaimana penerapan new normal yang detail sehingga Covid-19 tidak mewabah lagi,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan rencana penerapan new normal dikhawatirkan akan membingungkan kelompok buruh. Sebab, jika diberi sedikit kelonggaran, kerumunan orang akan bertambah. Bahkan, tanpa new normal pun buruh sudah bekerja. Selain itu, lanjutnya, new normal jika tidak dilakukan dengan ketat akan memungkinkan terciptanya gelombang kedua. Ia menilai, tak sedikit pekerja yang berpotensi menjadi Orang Tanpa Gejala (OTG), karena mayoritas buruh berada di usia produktif, sehingga dikhawatirkan pabrik menjadi klaster penularan.
“Kami berharap, DPR bisa menyampaikan kepada pemerintah agar fokus (menangani) Covid-19, karena angka penyebarannya masih meningkat dan buruh sudah ada yang meninggal di pabrik. Kita serius untuk itu,” terang Said Iqbal. Dia menambahkan, saat ini sudah banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat bahan baku material impor makin menipis. Seperti yang terjadi di industri kecil, industri farmasi, begitu juga industri otomotif dan elektronik.
Menurutnya, fakta tersebut menjelaskan new normal tidak akan efektif. Karena itu, KSPI menyarankan agar dilakukan physical distancing yang terukur. Misalnya, untuk kalangan buruh yang bekerja di perusahaan diliburkan secara bergilir guna mengurangi keramaian di tempat kerja. “Kami setuju bahwa ekonomi harus dijaga tumbuh. Makanya kami mengusulkan yaitu di-bikin physical distancing terukur. bentuknya apa yaitu meliburkan buruh secara bergilir. Tetap ada pekerjaan tetapi dibuat bergilir, kerumunan kan jadi berkurang,” ungkapnya.
Saiq Iqbal menekankan, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha saat ini adalah solusi terhadap ancaman gelombang PHK terhadap ratusan ribu buruh sudah di depan mata. Menurutnya dibanding new normal, regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor masuk dan selalu tersedia di industri lebih mendesak.
Turut hadir dalam kunjungan ini, beberapa Anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR RI di antaranya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Haryadi, Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, dan Anggota Komisi IX DPR RI Nabil Haroen. (par) #mediamelawancovid19