Pengusaha Gunakan Jurus Aji Mumpung PHK Buruh di saat Wabah Covid-19

Iklan Semua Halaman

Press Release dapat dikirim melalui WhatsApp atau redradarbisnis@gmail.com

Pengusaha Gunakan Jurus Aji Mumpung PHK Buruh di saat Wabah Covid-19

Senin, 20 April 2020
COVID-19 dimanfaatkan sejumlah perusahaan untuk melakukan PHK massal. (Foto : Instagram @rapudienazer)

Radarbisnis.com, Jakarta – Wabah virus corona baru (COVID-19) dimanfaatkan sejumlah perusahaan  untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, secara sepihak dan mengabaikan hak-hak normatif pekerjanya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat  menegaskan dengan alasan mengalami kerugian karena terdampak corona, banyak perusahaan yang melakukan “aji mumpung” untuk tidak memenuhi hak pekerjanya. 
Untuk itu ia meminta pemerintah memperhatikan masalah ini agar buruh tidak merasa dirugikan.

“Pemerintah seharusnya sejak awal sudah proaktif dan tegas dalam melakukan fungsi pengawasan dan penegakan Undang Undang Ketenagakerjaan di semua perusahaan,” kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu  (19/4/2020).

ASPEK Indonesia, lanjutnya menerima banyak laporan dan pengaduan, adanya sikap “aji mumpung” yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, seperti aji mumpung melakukan PHK sepihak, massal dan hanya membayar pesangon ala kadarnya bahkan tanpa mau membayar pesangon.

Padahal hak pesangon adalah hak pekerja yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan.

“Jangan seolah-olah, kerugian yang dialami perusahaan dalam 1-2 bulan terakhir ini, kemudian mengaburkan fakta bahwa sebelum adanya wabah corona, perusahaan sesungguhnya sudah beroperasi sangat lama dan telah menghasilkan keuntungan atau laba perusahaan,” tegasnya.

Ia mengingatkan terdampaknya omset perusahaan selama wabah corona, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayarkan hak pesangon pekerjanya. ” Keuntungan perusahaan selama ini harusnya bisa untuk membayar hak pesangon pekerja,”tandasnya.

Dalam momentum saat ini, menurutnya perusahaan ‘aji mumpung’ tidak mau membayar tunjangan hari raya (THR), padahal THR adalah pendapatan non upah yang merupakan hak pekerja, dihitung dari masa kerjanya yang sudah lebih dari 1 bulan. Menurutnya THR bukan tergantung dari omset bulanan perusahaan. (rri)